Dunia Internasional Akui Program PNPM MPd

Digulirkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan oleh pemerintah diakui telah menjadi program percontohan. Hal ini diakui oleh sejumlah negara dunia dalam beberapa forum pertemuan internasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kementerian dalam Negeri, Tarmizi A Karim dalam kunjungannya ke Banda Aceh Sabtu (15/12.

Bahkan, perwakilan pemerintah sejumlah negara telah melakukan kunjungan ke Indonesia dalam rangka melihat dan mempelajari pelaksanaan prgoram tersebut. Sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Khususnya Aceh yang baru saja terbebas dari persoalan konflik dan bencana alam.

“Dalam berbagai forum pertemuan internasional, Indonesia diakui telah mampu mendorong pengentasan kemiskinan dengan menjadikan masyarakat sebagai penentunya,” ujar Tarmizi Karim. Bahkan, diakui Tarmizi beberapa kementerian sempat menyatakan keinginan untuk mengadopsi pola yang diberlakukan PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai upaya bersama untuk dapat mencapai target Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2015 mendatang.

Program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan melalui PNPM, lanjut Tamizi Karim, telah menjadi program percontohan. Sebab untuk mendorong percepatan pengetasan kemiskinan masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisian. Masyarakat terlibat langsung merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan merupakan hal utama dalam mewujudkan masyarakat mandiri.

Karena itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten/Kota se-Aceh dapat meningkatkan keberpihakan dalam mendisain pembangunan yang partisipatif. Dalam rangka menutup jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya bencana kemiskinan di Indonesia. Apalagi, Pemerintah Aceh telah menggelontorkan anggaran daerah untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui alokasi Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).

Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Ditjend PMD Kementerian dalam Negeri, Kunwildan menambahkan, program yang selama ini digulirkan melalui PNPM MPd menjadi ujung tombak dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dalam musyawarah desa, musyawarah antar desa hingga dalam berbagai tahapan proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Partisipasi masyarakat juga terwujud dalam proses pelaksanaan program baik fisik, simpan pinjam perempuan maupun peningkatan kapasitas masyarakat.

“Untuk mendukung program ini juga telah disiapkan aturan yang sedemikian rupa sehingga meminimalisir ruang untuk terjadinya penyimpangan,” tegas Kunwildan di sela-sela pertemuan bersama masyarakat Gampong Cundien Kecamatan Lhoog, Aceh Besar Sabtu (15/12) siang.

Dengan mekanisme yang ada, lanjut Kunwildan, pemerintah dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan hanya bertugas memfasilitasi. Sedangkan pembangunan sepenuhnya hasil dari masyarakat. Dari mekanisme ini pula bisa terwujud hasil yang lebih baik namun berbiaya murah. Karenanya, masyarakat diharap dapat dengan cepat menyerap pola yang telah diterapkan melalui fasilitator. Agar kemandirian dapat berlanjut meski program ini dihentikan nantinya.

Sumber : http://www.waspada.co.id/