Pentingnya Pelatihan Masyarakat dalam Upaya Pengentasan Kesenjangan

FK KEC. DUA BOCCOE

Masih menjadi fenomena di tengah-tengah kita, bahwa hingga saat ini, kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Berbeda dengan persoalan lainnya, kemiskinan telah menyebabkan multitendensi dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Berbagai pengalaman kelam yang dialami bangsa ini lebih disebabkan desakan ekonomi yang tengah melilit masyarakat.

Perhatian pemerintah terhadap upaya penanggulangan kemiskinan patut mendapatkan pujian. Berbagai langkah strategis telah dijalankan secara sinergis. Salah satunya program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat tidak hanya sebatas dijadikan pelaksana semata, namun jauh dari itu, masyarakat dijadikan sebagai eksekutor dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan, sementara pemerintah dan fasilitator hanya menjembatani agar pelaksanaannya tidak keluar dari hakikat PNPM Mandiri Perdesaan.

Dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat di semua tahapan tersebut, masyarakat tentunya harus dibekali dengan berbagai pemahaman dan pengetahuan. Disamping membekali pengetahuan teknis, pelatihan masyarakat juga harus ditekankan pada menanaman nilai-nilai dalam merubah berbagai sudut pandang keliru yang selama ini menjadi salah satu akar kemiskinan.

Penanaman pengetahuan dan nilai-nilai semestinya tidak hanya dilakukan melalui proses sosialisasi semata. Namun diperlukan sebuah ruang khusus yang memberikan keleluasaan masyarakat untuk menerima dan memahami pengetahuan dan nilai-nilai yang ditransformasikan. Hal tersebut hanya bisa dilakukan melalui berbagai pelatihan khusus yang dilaksanakan secara terencana.

Berdasarkan pengalaman penulis sebagai salah seorang Fasilitator Kecamatan (FK) PNPM Mandiri Perdesaan, setidaknya terdapat sejumlah pelatihan masyarakat yang dirancang melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan masyarakat tersebut, diantaranya Pelatihan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), pelatihan kader teknis, pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), pelatihan Badan Pengawas UPK, pelatihan pembuatan RPJMDesa, pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pelatihan Tim Pemelihara, pelatihan Tim Monitoring, serta berbagai pelatihan keterampilan.

Beberapa evaluasi yang dilaksanakan penulis terhadap pelatihan yang dilaksanakan tersebut, diperoleh fakta bahwa pengetahuan atau pemahaman yang diberikan melalui pelatihan lebih bersifat sentralistik pada peserta pelatihan saja. Padahal, idealnya pengetahuan dan pemahaman dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan haruslah dimiliki oleh semua masyarakat, terutama masyarakat miskin sebagai sasaran utama PNPM Mandiri Perdesaan.

Sebagai contoh, dalam hal pengawasan proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ditingkat desa pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggung jawab dari sebuah Tim Monitoring saja, namun seyogyanya menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat, terutama didesa itu sendiri. Namun ironinya, pengetahuan dan pemahaman tentang proses monitoring hanya diberikan kepada Tim Monitoring saja sehingga masyarakat lainnya lebih terlihat  meraba-meraba apa yang harus diawasinya.

Lebih jauh lagi, perubahan pola pikir serta penanaman  komitmen masyarakat dalam memberantas kemiskinan seharusnya menjadi pintu gerbang pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan. Dan seyogyanya pula, hal itu tidak hanya dilakukan hanya melalui sosialisasi yang dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas. Akan tetapi dilakukan melalui strategi yang dirancang khusus.

Untuk itu, setidaknya terdapat dua pendekatan untuk mengoptimalkan proses transformasi pengetahuan kepada masyarakat. Pertama, pendekatan manajemen yaitu penyempurnaan struktural organisasi PNPM Mandiri Perdesaan yang lebih membuka ruang gerak seluasnya untuk dilaksanakannnya berbagai pelatihan masyarakat secara terorganisir dan struktural. Kedua, pendekatan optimalisasi hasil, artinya diperlukan rumusan strategi atau minimal adanya improvisasi dari fasilitator dalam mendorong adanya transformasi pengetahuan dari peserta pelatihan kepada masyarakat luas.

Fasilitator ibarat penghubung antara dua bagian yang terpisah, harus mampu menjembatani berbagai kesenjangan yang ada di tengah masyarakat dan semakin kompleks akan kebutuhannya.. Dinamisasi pola pikir masyarakat yang seolah memikirkan keakuannya tanpa merasa peduli dengan lingkungan sekitarnya mengharuskan seorang fasilitator harus memeras otak dalam menghadapi kenyataan yang ada.